Perjalanan Perdana Menteri Irak ke Iran: Kesempatan Baru bagi Baghdad

Pada 23 Juli 2026, Perdana Menteri Irak, Ali al-Zaidi, melakukan kunjungan resmi ke Iran setelah menyelesaikan kunjungan pertamanya ke Amerika Serikat. Kunjungan ini menjadi langkah penting dalam upaya Baghdad untuk mendefinisikan ulang hubungan dengan Teheran, terutama di tengah ketegangan yang melibatkan kedua negara.

Ali al-Zaidi, seorang pengusaha multimiliuner yang dipilih sebagai kandidat kompromi dari blok Shia yang berkuasa, diharapkan mampu membawa perubahan positif. Ia dianggap sebagai alternatif yang lebih diterima oleh AS dibandingkan dengan mantan Perdana Menteri Nouri al-Maliki yang kontroversial. Sejak dilantik pada Mei lalu, al-Zaidi telah meluncurkan kampanye anti-korupsi yang berhasil menangkap beberapa tokoh penting di Irak yang dicurigai terlibat dalam praktik korupsi.

Selama kunjungan pertamanya ke Washington pada pertengahan Juli, al-Zaidi membangun hubungan baik dengan Presiden AS Donald Trump, yang menyebutnya sebagai ‘juara fantastis’. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat untuk melakukan sejumlah kerjasama, termasuk pemulihan pipa minyak Irak-Suriah yang sudah lama tidak aktif, yang disambut baik oleh Departemen Luar Negeri AS.

Al-Zaidi mengungkapkan keinginan untuk mengubah hubungan Irak-AS dari yang berbasis keamanan menjadi kolaborasi di bidang ekonomi, menunjukkan ambisinya untuk memperdalam kepercayaan dan hubungan antara Washington dan Baghdad. Namun, di bawah kepemimpinannya, Irak berpotensi memasuki babak baru, berusaha untuk tampil sebagai aktor regional yang lebih independen, setelah lama terpengaruh oleh Iran sejak jatuhnya Presiden Saddam Hussein pada tahun 2003.

Meski begitu, Irak tetap bergantung pada gas alam dan listrik Iran, dengan perdagangan bilateral yang mencapai lebih dari $12 miliar setiap tahunnya. Keberadaan jutaan peziarah Shia Iran yang melintasi perbatasan untuk mengunjungi situs-situs suci setiap tahun menyoroti kedekatan budaya dan agama antara kedua negara. Rute prosesi pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, melalui kota-kota suci Shia Irak, Najaf dan Karbala, mencerminkan simbiosis yang telah terjalin lama antara kedua negara.

Pemerintah Iran juga membangun hubungan erat dengan partai-partai Shia berpengaruh serta kelompok bersenjata di Irak yang menjadi tulang punggung angkatan bersenjata negara tersebut, memberikan Teheran pengaruh signifikan di dalam struktur kekuasaan Baghdad. Namun, tekanan besar dari AS mengharuskan Irak untuk memperketat kontrol negara atas kelompok bersenjata yang pro-Iran, yang selama ini memainkan peran militer signifikan di pihak Teheran dalam perang yang tengah berlangsung. Meskipun begitu, kelompok-kelompok tersebut juga merupakan bagian penting dari angkatan bersenjata Irak. Oleh karena itu, mengelola hubungan Baghdad dengan kelompok bersenjata yang terkait dengan Teheran sambil menjaga stabilitas internal menjadi tantangan politik terbesar bagi pemerintah Irak saat ini.

Perang yang berkepanjangan telah menyebabkan kerugian ekonomi dan militer yang besar bagi Iran, serta menambah tantangan diplomatik bagi pemerintahannya. Dalam konteks ini, pemilihan al-Zaidi sebagai Perdana Menteri memberikan harapan baru untuk memperkuat hubungan Irak dengan negara-negara tetangga di Teluk Arab dan Turki, dengan harapan menciptakan kebijakan luar negeri yang lebih seimbang.