Fatwa Muhammadiyah Tentang Kripto: Boleh Jadi Aset dengan Syarat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Pimpinan Pusat Muhammadiyah baru saja menerbitkan fatwa yang mengatur kedudukan aset kripto dalam perspektif fikih muamalah. Fatwa ini menyatakan bahwa kripto dapat dianggap sebagai aset digital yang sah, namun dengan sejumlah syarat ketat menurut prinsip syariat Islam.

Fatwa ini muncul sebagai respons terhadap perkembangan pesat dalam dunia ekonomi digital serta lonjakan jumlah investor kripto di Indonesia, yang mencapai 20,16 juta investor pada paruh pertama tahun 2024. Hal ini menunjukkan minat masyarakat yang semakin meningkat terhadap investasi di aset digital.

“Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah merasa perlu memberikan kepastian hukum (ḥukm al-waqi’) untuk merespons dinamika keuangan digital ini demi kemaslahatan masyarakat,” kata Ketua MTT PP Muhammadiyah, Hamim Ilyas, dalam dokumen fatwa yang ditandatangani pada Jumat (6/3/2026).

Pentingnya Penjelasan Fatwa

Dalam penjelasan fatwa tersebut, dinyatakan bahwa aset kripto dapat dipandang sebagai harta yang diakui dalam fikih karena memiliki nilai dan manfaat. Fatwa tersebut menekankan bahwa:

• Aset kripto memenuhi kriteria definisi fikih karena memiliki utilitas (manfaat) yang dibutuhkan masyarakat.
• Aset ini dapat disimpan dalam dompet digital (digital wallet).
• Aset kripto memiliki nilai ekonomi yang diakui secara sosial (‘urf), sehingga kedudukannya dianggap sah sebagai mal mutaqawwam.

Meski terbilang baru, pasar aset kripto semakin menarik perhatian para investor. Di Indonesia, fenomena ini mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, dan hal ini diperlukan untuk diatur agar tidak menimbulkan kebingungan dan potensi kerugian bagi masyarakat.

Dampak Fatwa Terhadap Investor Kripto di Indonesia

Dengan adanya fatwa ini, diharapkan masyarakat, terutama para investor kripto, bisa merasa lebih tenang dalam berinvestasi. Fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah ini juga memberikan panduan bagi para investor untuk melakukan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariat, sehingga dapat meminimalisir risiko dan menjamin keberkahan dalam investasi.

Relevansi fatwa ini sangat penting di tengah maraknya penggunaan teknologi digital yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Oleh karena itu, keputusan ini dapat membantu masyarakat memahami lebih dalam tentang hukum dan etika dalam berinvestasi di aset digital.

Kesimpulan

Fatwa Muhammadiyah terkait aset kripto menunjukkan langkah maju dalam memahami dinamika ekonomi digital yang terus berkembang. Dengan pengaturan yang jelas dan sesuai syariat, masyarakat dapat berinvestasi dengan lebih percaya diri. Ini menjadi sinyal positif bagi perkembangan industri kripto di Indonesia, yang kini telah menjadi salah satu instrumen investasi yang diminati banyak orang. Dengan demikian, fatwa ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan.