Transparansi Setengah Hati dalam Kasus Kekerasan Aktivis
Oleh: Arya Wijaya Pramodha Wardhana
Dosen Departemen Informasi dan Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
Dalam setiap peristiwa publik, terutama yang melibatkan kekerasan terhadap warga sipil, sering kali apa yang terlihat hanyalah sebagian kecil dari realitas yang lebih kompleks. Di tengah arus informasi yang beragam, kehati-hatian menjadi sangat penting. Setiap fakta yang muncul bisa jadi tidak mencerminkan keseluruhan kebenaran, sehingga publik sering dipaksa untuk memberikan penilaian berdasarkan informasi yang belum sepenuhnya jelas.
Kondisi Transparansi di Indonesia
Kasus kekerasan terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, menjadi contoh nyata dari masalah ini. Meskipun Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyatakan komitmennya untuk transparansi, tindakan tersebut tidak selalu sejalan dengan kenyataan. Transparansi prosedural tidak selalu berarti keterbukaan yang substansial. Banyak informasi yang disampaikan kepada publik masih menyisakan kekurangan signifikan, mulai dari motif di balik tindakan tersebut hingga detail mengenai keterlibatan aktor lain yang belum teridentifikasi.
Akibat Ketidakjelasan Informasi
Dalam kondisi seperti ini, publik tidak mendapatkan kebenaran yang final, melainkan hanya potongan-potongan dari proses pengungkapan yang terus berlangsung. Realitas yang ada sering kali menjadi subjek interpretasi yang beragam. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan dalam akses informasi antara institusi yang memiliki otoritas keamanan dan masyarakat umum. Sementara institusi tersebut memiliki akses penuh terhadap proses investigasi, masyarakat hanya dapat mengakses informasi yang sudah diseleksi, yang tidak jarang bersifat oversimplified.
Pemahaman dan Kekuasaan
Masalah ini tidak hanya berkisar pada transparansi, tetapi juga melibatkan relasi antara pengetahuan dan kekuasaan. Seperti yang diungkapkan oleh Foucault, pengetahuan tidak pernah netral dan selalu terkait dengan struktur kekuasaan yang menentukan apa yang dianggap sebagai kebenaran. Narasi resmi dari institusi negara sering kali mengambil posisi dominan dalam membentuk pemahaman publik, seolah-olah menjadi representasi kebenaran itu sendiri.
Peran Narasi Alternatif
Namun, di luar narasi resmi, terdapat produksi pengetahuan alternatif yang juga penting. Keterlibatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memberikan perspektif berbeda dengan membaca peristiwa dari sudut pandang korban dan masyarakat sipil. Dalam konteks ini, kebenaran menjadi arena pertarungan di mana narasi resmi dan narasi kritis saling berhadapan, masing-masing membawa klaim dan interpretasi yang berbeda. Pertemuan antara dua arus ini menunjukkan bahwa fakta tidak pernah berdiri sendiri, tetapi senantiasa dalam proses negosiasi yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan yang timpang.
Kesimpulan
Dalam menghadapi situasi seperti ini, tantangan terbesar bukan hanya untuk menemukan siapa yang benar atau salah. Melainkan, bagaimana kita bisa memahami kompleksitas yang ada dan berupaya untuk menghasilkan pengetahuan yang lebih inklusif, yang mencerminkan realitas yang lebih dekat dengan kebenaran. Penting bagi masyarakat untuk kritis terhadap informasi yang diterima dan aktif mencari berbagai perspektif agar tidak terjebak dalam narasi tunggal yang bisa saja menyesatkan.
Related Post