BGN Siapkan CCTV Terintegrasi untuk Awasi SPPG

Jakarta, CNN Indonesia — Badan Gizi Nasional (BGN) sedang mempersiapkan sistem pengawasan baru yang melibatkan pemasangan kamera pengawas (CCTV) yang terhubung langsung ke kantor pusat. Inisiatif ini diambil sebagai respons terhadap adanya beberapa kasus dugaan keracunan makanan yang terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa integrasi CCTV ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas di semua dapur. “Kami tengah mencari cara agar CCTV di setiap dapur bisa terhubung dengan sistem kami di kantor pusat, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, pada hari Jumat (7/8).

Dengan sistem ini, BGN dapat memantau aktivitas dapur secara real-time, baik dari tingkat pusat maupun pemerintah daerah. “Kami ingin agar CCTV-nya terhubung ke sistem IT yang ada di kantor pusat. Jadi, pengawas tidak hanya dari pusat, tetapi juga koordinator di tingkat kecamatan dapat melihat aktivitas dapur di wilayahnya,” tambah Sudaryono.

Selain itu, BGN juga telah mewajibkan semua dapur untuk menggunakan sistem pencatatan digital atau logbook (POP) yang mendokumentasikan setiap proses pengolahan makanan. “Di sistem kami, setiap tahapan mulai dari kedatangan bahan baku, proses memasak, pendinginan, hingga pengemasan dan pengiriman ke sekolah, semuanya tercatat,” jelasnya.

Sudaryono memberikan contoh dari evaluasi kasus dugaan keracunan di Jayapura, di mana sistem ini membantu menelusuri proses pengolahan makanan. Catatan digital menunjukkan bahwa makanan mulai dimasak sekitar pukul 19.00 dan dibagikan kepada siswa pada pukul 11.21 keesokan harinya. Jeda waktu yang terlalu lama ini diduga menjadi salah satu penyebab makanan tidak layak konsumsi.

“Bayangkan, makanan tersebut baru dibagikan dan belum sempat dimakan. Beberapa siswa bahkan mengonsumsinya pada sore hari, yang kemungkinan besar mengakibatkan kerusakan pada makanan,” ungkap Sudaryono.

BGN tidak hanya fokus pada pengawasan proses pengolahan makanan, tetapi juga pada kesehatan para pekerja di dapur. Sudaryono menegaskan bahwa semua pegawai, relawan, dan karyawan yang bekerja di SPPG wajib menjalani pemeriksaan kesehatan gratis sebelum menangani makanan.

“Kami akan memerintahkan seluruh jajaran di dapur untuk melakukan cek kesehatan gratis untuk memastikan mereka dalam kondisi sehat,” ucapnya. Setiap hari, sebelum memulai pekerjaan, semua pekerja juga diwajibkan untuk menjalani pemeriksaan fisik sederhana, termasuk pengecekan suhu tubuh dan keluhan kesehatan.

“Kami sudah menekankan kepada seluruh dapur untuk memastikan semua karyawan dan relawan dicek suhunya dan ditanya tentang kondisi kesehatan sebelum memulai kerja, untuk mencegah kemungkinan penularan penyakit yang dapat mencemari makanan,” tambahnya. Kebijakan ini diambil setelah ditemukan laporan mengenai pekerja yang tetap hadir meski sedang sakit.

Sudaryono juga menekankan pentingnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak untuk operasional dapur, guna memastikan bahwa semua aspek kebersihan dan keamanan makanan terjaga dengan baik.