Komnas Haji Berikan Rekomendasi untuk Perbaikan Layanan Haji

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komnas Haji dan Umrah memberikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dalam penyelenggaraan haji tahun 2026. Meskipun demikian, Komnas Haji juga mengingatkan akan pentingnya sejumlah perbaikan agar transformasi layanan haji yang tengah dilakukan Kemenhaj terus berlanjut, tidak hanya bergantung pada tingginya angka kepuasan, tetapi juga pada perbaikan aspek layanan yang masih menjadi keluhan bagi jamaah.

Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, mengungkapkan bahwa hasil survei yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia (IKLHI) mencapai 83,28 persen, yang tergolong sangat baik. Angka ini merupakan akumulasi dari Indeks Kepuasan Layanan Haji Luar Negeri sebesar 82,71 persen dan Indeks Kepuasan Layanan Haji Dalam Negeri sebesar 83,85 persen, dengan melibatkan 14.800 responden.

Mustolih menyatakan, “Capaian ini menjadi fondasi penting bagi Kemenhaj yang baru dibentuk, dan harus langsung bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan ibadah besar yang melibatkan ratusan ribu orang menuju tanah suci, meskipun dengan jumlah SDM, infrastruktur, dan anggaran yang masih terbatas. Namun, mereka telah mampu memberikan layanan maksimal.”

Komnas Haji juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kemenhaj atas capaian ini, yang menunjukkan kerja keras dan komitmen Kemenhaj dalam melakukan transformasi, memperbaiki tata kelola, serta meningkatkan koordinasi, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Mustolih menekankan bahwa hasil survei ini seharusnya menjadi pendorong untuk meningkatkan kinerja di masa depan, mengingat tantangan yang semakin kompleks.

Terdapat beberapa pencapaian positif, seperti peningkatan layanan transportasi yang naik 4,03 poin menjadi 83,13 poin dan konsumsi yang meningkat 4,85 poin menjadi 81,16 poin. Namun, Mustolih juga mengungkapkan bahwa ada beberapa layanan yang menunjukkan penurunan dan perlu perhatian khusus, seperti masalah antrian toilet, AC yang tidak berfungsi, dan keterlambatan distribusi konsumsi di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina). Hal ini disebabkan oleh keterbatasan area di Mina yang mengakibatkan kepadatan.

“Perlu dipikirkan solusi agar jamaah dapat berpindah ke zona C, meskipun ada konsekuensi biaya yang lebih tinggi. Selama kawasan Mina belum mengalami perombakan oleh otoritas Arab Saudi, masalah kepadatan akan terus menjadi tantangan,” tambah Mustolih.

Ia juga menyoroti masalah ketepatan waktu penerbangan, khususnya saat fase pemulangan, di mana beberapa penerbangan mengalami keterlambatan hingga lebih dari 6 jam, sementara pada saat pemberangkatan hampir tidak ada masalah signifikan. Hal ini tentu membuat jamaah yang sudah lelah harus menunggu lebih lama.

Mengenai akomodasi, Mustolih menambahkan bahwa banyak laporan dari jamaah di sektor 10 di kawasan Aziziyah, khususnya yang menginap di Hotel Al-Hidayah, yang mengeluhkan kondisi hotel yang tua dan lokasinya yang jauh dari Masjidil Haram, sekitar 13 km, sehingga menambah waktu tempuh. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan pilihan hotel lain yang lebih baik untuk tahun depan.

Angka kematian jamaah juga masih cukup tinggi, dengan 350 jamaah yang wafat, meskipun angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan kematian terjadi setelah fase Armuzna, sehingga perlu ada pengetatan dalam aspek kesehatan bagi calon jamaah haji.